Seputarmuria.com, PATI – Bupati Pati Haryanto memberikan keputusan bahwa pondok-pondok pesantren di Pati dapat kembali aktif menunggu adanya regulasi resmi dari kementerian agama.

Keputusan tersebut ia ambil meski sudah ada beberapa pondok pesantren yang menyatakan siap menerima kedatangan santri dengan pengetatan protokol kesehatan.

Hal tersebut ia sampaikan pada akhir forum rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan pendidikan selama masa pandemi covid-19 di Ruang Joyokusumo Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, Selasa (9/6/2020).

“Saya sebetulnya juga senang kalau pembelajaran berlangsung normal. Namun, bagaimanapun kita saat ini hidup dalam ketidaknormalan. Menyikapi hal ini tidaklah mudah, tapi kita harus menunggu petunjuk teknis dari Kemenag. Karena, kalau jalan sendiri-sendiri (ada yang lebih dulu kembali buka), seandainya nanti ada sesuatu, ada peledakan (penularan corona), saya selaku ketua gugus tugas yang akan disalahkan,” jelasnya.

Sejauh ini, lanjut Bupati, belum ada regulasi formal dari Kemenag, baik berupa surat edaran maupun peraturan menteri agama, mengenai pembukaan kembali pondok pesantren.

“Kalau saya baca surat edaran menteri agama, aturan yang ada baru tataran tempat ibadah. Adapun mengenai santri baru taraf konsep. Konsep ini pun agak rumit untuk diterapkan,” ujar dia.

Menyebut salah satu poin dalam konsep tersebut, Haryanto mengatakan, begitu sampai di pondok, santri diminta menjalani test PCR/rapid test. Selama belum ada hasil negatif, santri diminta menjalani isolasi di tempat yang telah disediakan.

Menurut Haryanto, hal ini tidak mudah diterapkan. Sebab, tidak semua pondok pesantren bisa menyediakan tempat isolasi khusus. Bahkan, di beberapa pondok, fasilitas mandi cuci kakus (MCK) dan ruangan tidur pun masih sangat terbatas dan kurang memadai untuk penerapan protokol physical distancing.

“Kemudian ada lagi tidak bersalaman dengan pengasuh, guru, dan teman selama masa pandemi belum dinyatakan berakhir. Ini kebiasaan yang sulit diubah. Santri kalau ketemu kiainya pasti inginnya salaman,” ujar dia.

Ia menambahkan, sekalipun sudah ada pondok yang punya fasilitas memadai terkait penerapan protokol kesehatan, mengawasi puluhan ribu santri tetaplah sulit. Terlebih, santri di Pati banyak yang berasal dari luar daerah, bahkan luar negeri. Ia khawatir akan ada potensi penularan Covid-19.

“Kalau selama proses pembelajaran mungkin mudah mengawasinya. Tapi kalau di luar pembelajaran, sudah bergaul dengan teman-temannya, kan tidak bisa selalu diawasi,” kata Haryanto.

Kepada pengurus pondok pesantren yang terlanjur membuat surat edaran pada santri mengenai tanggal masuk pondok, Haryanto meminta mereka berbesar hati menunda kedatangan santri dengan membuat surat edaran susulan.

“Kita harus sabar. Kalau sudah ada petunjuk formal dari Kemenag, andaikata ada kejadian, saya kan ada payung hukumnya. Saya bisa jelaskan kalau saya sudah patuhi regulasi. Sebaliknya, kalau belum ada petunjuk pondok sudah saya buka, nanti kalau ada sesuatu, saya yang disalahkan. Paling enak kalau sudah ada petunjuk teknis tertulis. Saya mohon maaf kalau belum sesuai harapan, tapi dengan rasa hormat keputusan ini harus saya ambil,” pungkas dia.

Sementara, Kepala Kemenag Pati Imron mengatakan, sampai saat ini pihaknya memang masih menunggu edaran dari menteri agama dan kepala kantor wilayah Kemenag Jateng terkait pelaksanaan pendidikan di pondok pesantren pada masa pandemi.

“Sampai saat ini belum ada dan masih kami tunggu,” ucap dia.

Sejauh ini, sebut dia, surat edaran di lingkungan Kemenag yang berkaitan dengan tatanan new normal barulah mengenai penyelenggaran kegiatan di rumah ibadah, sistem kerja pegawai, dan panduan kurikulum darurat pada madrasah.

“Terkait pendidikan madrasah, sampai saat ini mengacu regulasi tersebut. Pelaksanaannya menyesuaikan kebijakan kepala daerah setempat. Seluruh ASN, guru, dan pegawai di lingkungan Kemenag masuk pada instansi masing-masing dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian untuk anak didik tetap melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring,” papar dia.

Sejak 3 Juni lalu pun, sebut Imron, siswa madrasah telah mengikuti Penilaian Akhir Tahun (PAT) secara daring. PAT akan dilaksanakan hingga 13 Juni mendatang. (Mazka Hauzan Naufal)

The post Bupati Tegaskan Ponpes Aktif Kembali Tunggu Regulasi Resmi appeared first on Seputar Muria.