Seputarmuria.com, PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Sabtu (6/6/2020) menggelar audiensi bersama perwakilan Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif Nahdlatul Ulama (NU) Pati yang bertempat di Ruang Badan Anggaran DPRD Pati.

“Perwakilan LP Ma’arif menyampaikan harapannya untuk bisa dilibatkan dalam penyusunan kebijakan tentang pendidikan di Pati. Termasuk di dalamnya mengenai persiapan penyelenggaraan pendidikan menjelang pemberlakuan tata kehidupan baru di tengah pandemi virus corona (new normal)”, ujar Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengawali pembahasan.

Ia menyebut bahwa pihaknya memang perlu memikirkan, bagaimana ketika new normal diberlakukan, kemudian pondok pesantren dan sekolah mulai masuk lagi.

“Khususnya di ponpes ini kan volume siswanya besar, ada potensi berdesak-desakan,” papar dia.

Ali memiliki kekhawatiran bahwa sekolah-sekolah belum siap menjalankan new normal. Namun siswa sudah diminta masuk sekolah. Standar pelaksanaan pendidikan new normal perlu dipastikan dan benar-benar diterapkan.

“Jangan sampai murid sudah datang, tapi pengawas terkait new normal belum datang. Bisa celaka,” tegas dia.

Terkait persiapan new normal, lanjutnya, wacana rapid test gratis untuk santri yang mengemuka dalam audiensi juga mesti dipikirkan. Dalam hal ini, pihaknya akan menyampaikan masukan LP Ma’arif pada Bupati Haryanto selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 Pati.

“Sebab pengguna anggaran adalah bupati. Karena memakai Perppu nomor 1 tahun 2020, (penggunaan anggaran penanganan Covid-19) tanpa harus seizin DPRD, hanya wajib memberi tahu paling lambat 30 hari setelah dilaksanakan,” jelas dia.

Menanggapi, Ketua LP Ma’arif NU Pati Ahmad Adib Al-Arif menyampaikan, ketika sekolah, madrasah, dan pesantren diaktifkan kembali, semua pihak harus mempersiapkan diri. Sebab, potensi penularan corona di lembaga pendidikan cukup besar.

“Saya harap pemerintah daerah bisa ikut bantu mempersiapkan ini. Jangan sampai pandemi memasuki gelombang kedua. Perhatian (terkait Covid-19) jangan hanya terkait bantuan untuk rakyat miskin, melainkan juga pada bidang pendidikan,” anjur Ahmad.

Sejauh ini, pihaknya belum mengetahui secara pasti kapan pembelajaran tatap muka di sekolah akan diberlakukan kembali. Menurutnya, setiap kali ada edaran dari Mendikbud maupun Menag terkait hal ini, selalu ada edaran baru yang menganulirnya.

“Sehingga sampai saat ini kami belum tau pasti kapan akan masuk sekolah dengan new normal. Sementara, 13 Juli itu tahun ajaran baru, yang beredar seperti itu,” kata dia.

Ia menambahkan, sejauh ini aktivitas sekolah tetap berjalan secara daring. Hanya saja, kualitas pembelajaran daring menurutnya tidak sebagus temu muka di kelas.

“Tapi paling tidak membantu daripada tidak sama sekali. Saya sendiri tidak yakin kualitas pembelajaran daring ini seperti apa, karena biasa di kelas pun seperti itu, yang rajin ya rajin, yang enggak ya enggak. Ada banyak platform pembelajaran daring, zoom conference dan aplikasi lain, tapi ya anak-anak yang nggak aktif biasanya ketinggalan atau meninggalkan diri,” tutup dia. (Er)

The post Hadapi New Normal, Pemerintah Dituntut Perhatian pada Bidang Pendidikan appeared first on Seputar Muria.