WARTAPHOTO.NET.PATI – Kanaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen di Kabupaten Pati tahun 2025, menuai kritik dari masyarakat.
Menurut Kepala Bidang Hukum Institute Hukum dan Kebijakan (INHK) Kabupetan Pati, Muhammad Saiful Huda, adanya gelombang kritik ini menunjukkan rendahnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati dalam melibatkan partisipasi masyarakat ketika menetapkan kebijakan tersebut. Ia menilai, kenaikan pajak juga berpotensi terhadap kenaikan nilai jual tanah.
“Akibatnya berdampak juga terhadap investasi dalam bidang property. Bagaimana mungkin akan tersedia banyak perumahan bersubdisi jika nilai jual tanahnya terlalu tinggi,” tulis dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/6/2025).
Ia mengatakan, berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023 tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai, dan Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dalam Pelaksanaan Kredit/Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan, nilai penjualan perumahan bersubsidi di Jawa Tengah tidak boleh dijual lebih dari 162 Juta.
“Pembelian tanah oleh pengembang perumahan bersubsidi rata-rata pasti tidak boleh lebih dari Rp 550 ribu per meter. Ini dampak konkret dari kebihakan menaikkan pajak PBB P2,” kata dia.
Ia menjelaskan, kenaikan PBB P2 didasarkan pada Perda No 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, di mana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati No 08 tahun 2025 tentang Ketentuan Umum dan tata cara pemugutan pajak daerah.
“Jadi pembohongan publik jika Bupati berstatmen kenaikan hingga 250 persen. Dasar hukumnya apa?” imbuh dia.
Ipul panggilan akrabnya selaku Kepala Bidang Hukum INHK akan melakukan kajian lebih mendalam.
“Jika kebijakan kenaikan PBB P2 melanggar UU di atasnya, maka dapat berpeluang untuk melakukan gugatan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Agung,” tutupnya.
(*/wartaphoto)
The post INHK Sesalkan Kenaikan PBB-P2 250 Persen di Pati first appeared on wartaphoto.net.
