Seputarmuria.com, PATI – JAWA TENGAH – Para nelayan terutama nahkoda harus paham terkait berbagai kebijakan baru dari pemerintah pusat. Karena merekalah yang selalu berada di laut. Lalu, nelayan 30 GT ke bawah yang melaut di atas 12 mil harus mulai mengikuti dinamika peraturan yang di terapkan oleh KKP.
Hal tersebut disampaikan oleh Subaskoro sebagai pelaku usaha di sektor perikanan dan kelautan usai mengikuti focus group discussion (FGD) yang digelar oleh Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI), Sabtu (31/5/2025) di Kampoeng Air Juwana, Pati.
Adapun FGD tersebut dalam rangka memperkuat komitmen bersama para pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan. Dalam kesempatan itu, diikuti 150 nelayan dari wilayah Pati, Rembang, Tuban dan Lamongan.
“Nelayan 30 GT ke bawah yang melaut di atas 12 mil harus mulai mengikuti dinamika peraturan yang diterapkan oleh KKP. Sebab, kewenangan 12 mil ke atas adalah milik KKP di satu sisi nelayan 30 GT ke bawah tersebut selama ini sangat awam terhadap isu – isu kebijakan dari KKP”, jelasnya.
Subaskoro menilai, kondisi tersebut harus bisa dijembatani oleh organisasi – organisasi seperti SNI yang mempunyai bergaining position sangat kuat melalui kontrak politik dengan Pemerintahan Prabowo- Gibran saat ini.
“Kemudian, yang dibutuhkan nelayan terkait dengan operasional melaut adalah kepastian solar bagi nelayan 30 GT ke bawah. Sebab hingga saat ini, masih banyak nelayan kecil yang kesusahan solar”, tegasnya.
Subaskoro menyebut, kapal yang 30 GT ke atas sampai dengan ratusan GT juga terkait dengan solar yaitu masalah harga solar yang selama ini selalu di dengungkan agar bisa satu harga berkisar Rp 8000-9000/liter khusus kapal kapal ikan.
Pihaknya mengaku bahwa saat ini, sektor kelautan dan perikanan dalam hal ini perikanan tangkap sektor hulunya sedang mengalami kelesuan yang sangat mengkhawatirkan di tengah perlambatan ekonomi dalam negeri maupun global.
“Di satu sisi biaya operasional setiap melaut selalu naik dan hasil kapal dari laut dalam beberapa tahun belakangan ini sekitar 4-5 tahun tidak bagus sehingga mengalami banyak kerugian”, pungkasnya. (Er)
The post SNI Dinilai Mampu Menjembatani Para Nelayan Terhadap Dinamika Kebijakan Pemerintah Pusat appeared first on Seputar Muria.
