Pati, Mitrapost.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati berencana akan memanggil Pemerintah eksekutif untuk berdialog mengenai pemanfaatan dana tanggap darurat atau anggaran penanganan banjir.

Hal ini disampaikan oleh Ali Badrudin, Ketua DPRD Pati. Ia mengatakan, dana untuk penanganan banjir di Pati jumlahnya sebesar Rp250 juta.

Sayangnya, dari jumlah tersebut hanya Rp100 juta saja yang dicairkan dalam bentuk bantuan sosial, karena sisanya digunakan untuk biaya operasional.

Dengan skema tersebut, bisa diartikan dana penanganan banjir hanya 40 persennya yang dimanfaatkan oleh korban bencana.

Diakui Politisi, dari Partai PDIP itu, ia mengetahui porsi dana tersebut dari anggota DPRD Suwarno yang saat itu hadir dalam Rapat Penetapan Status Tanggap Darurat di Ruang Joyokusumo, Rabu (8/3/2023) kemarin.

“Kemarin ketika kami dilapori Pak Warno yang hadir, ketika ada bantuan dari pusat Rp250 juta, yang Rp100 juta untuk membantu yang terkena banjir dan yang mahal justru untuk operasionalnya,” kata Ali ketika ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Pati, Kamis (9/3/2023).

Idealnya, menurut Ali dana tanggap darurat bencana digunakan 100 persen tanpa potongan.

Untuk mendaparkan keterangan dari eksekutif DPRD Pati pada Kamis tanggal 16 Maret 2023, akan memanggil Pj Bupati bersama Tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Kami tanyakan katanya regulasi. Saya belum tahu regulasinya. Besok tanggal 16 (Maret) kami akan rapatkan dan undang TAPD, eksekutif, untuk membahas hal-hal yang krusial seperti ini,” tandas Ali. (adv)

The post Pemanfaatan Dana Tanggap Darurat Dinilai Tak Optimal, DPRD Akan Panggil Pj Bupati appeared first on Mitrapost.com.