Pati, Mitrapost.com – M. Nur Sukarno, selaku anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, merasa Kurikulum Merdeka kurang pas diterapkan di Indonesia.

Pasalnya, menurut penjelasan Sukarno, Kurikulum Merdeka ini lebih pas diterapkan di negara-negara maju yang fasilitas pendidikannya telah dipenuhi dengan baik oleh negara.

Dan hal tersebut dianggapnya jauh jika diterapkan di Indonesia. Karena dapat diketahui bahwa Indonesia saat ini pendidikannya belum 100% dipenuhi dan ditanggung oleh pemerintah.

“Saya rasa pendidikan saat ini dengan menggunakan sistem Kurikulum Merdeka kurang pas, soalnya kurikulum itu hanya maksimal kalau diterapkan di negara maju,” ucap Sukarno, Senin, (6/2/2023).

Lebih dari itu, politisi dari partai Golongan Karya (Golkar) menginginkan supaya Kurikulum Merdeka ini dapat direvisi sehingga bisa dimaksimalkan.

Sehingga para siswa dan guru bisa mendalami Kurikulum Merdeka yang hanya diwacanakan dari 2022 sampai 2023.

“Semoga pemerintah bisa merevisi masalah Kurikulum Merdeka ini, kalau hanya diberlakukan 1 tahun saya rasa kurang maksimal,” jelasnya.

Bahkan menurut lelaki yang sangat aktif dalam bidang pendidikan tersebut mengungkapkan, metode yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan ini harus diselaraskan oleh mayoritas warga Indonesia.

“Tapi kalau ini diterapkan di Indonesia saya rasa kurang pas, karena Indonesia belum seperti negara-negara maju yang ada di luar sana,” tandasnya. (Adv)

The post DPRD Soroti Kurikulum Merdeka di Negeri Ini appeared first on Mitrapost.com.