Seputarmuria.com, PATI – Ribuan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tergabung dalam Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (ABPEDSI) Kabupaten Pati mengerubung area Alun-Alun Pati dan di depan Kantor Bupati Pati, Kamis (16/6/2022).

Dalam aksi tersebut, mereka menyuarakan adanya peningkatan tunjangan / kesejahteraan untuk para anggota BPD.

Orator unjuk rasa yang juga merupakan pengurus Abpedsi Pati bidang Advokasi, Budi Antoro, mengungkap bahwa selama ini anggota BPD di Pati hanya menerima tunjangan sebesar Rp 1,75 juta per tahun yang mana jumlah tersebut belum dipotong pajak.

Jika dirinci, mereka hanya menerima Rp 145 ribu per bulan dan sekitar Rp 5 ribu per hari.

“Harga kopi saja Rp 3 ribu, kalau kencing bayar Rp 2 ribu. Hanya untuk ngopi dan kencing, gaji kita sehari habis. Apakah layak untuk hidup?!”, ujarnya.

Mereka pun menuntut kenaikan tunjangan menjadi Rp 1 juta per bulan untuk Ketua BPD, Rp 900 ribu per bulan untuk Wakil Ketua dan Sekretaris BPD, serta Rp 800 ribu per bulan untuk anggota BPD.

“Selama ini kami menerima Rp 1,75 juta per tahun hanya 9 persen dari apa yang diterima perangkat desa lain. Kami hanya minta dinaikkan jadi 40-50 persen dari yang diterima perangkat desa. Perangkat lain per bulan dapat sekitar Rp 2 juta. Besaran tunjangan anggota BPD di Pati adalah yang terkecil jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten tetangga”, paparnya.

“Di Kudus per bulannya Rp 1,35 juta, Blora Rp 650 ribu, Rembang Rp 400 ribu, Jepara juga di kisaran Rp 400 ribu. Kami tunggu iktikad baik Pemda dan DPRD. Kalau tidak dikabulkan, kami akan gelar unjuk rasa lebih besar,” lanjutnya.

Terkait tuntutan penguatan kelembagaan, pihaknya hanya minta ada bimbingan teknis dan alur ke mana BPD bisa mengadukan permasalahan dan menyelesaikannya. Menurutnya, selama ini BPD di Pati seolah dianaktirikan dan hanya sebagai “lembaga stempel”.

The post Tak Ingin Dianaktirikan, Ribuan Anggota BPD Pati Demo Tuntut Kenaikan Tunjangan appeared first on Seputar Muria.