Seputarmuria.com, PATI – Bupati Pati Haryanto menilai, tantangan pembangunan daerah khususnya Kabupaten Pati ke depan akan lebih sulit.

Hal ini lantaran, anggaran yang ada semakin terbatas. Terlebih dengan adanya UU nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

“Akan dilihat, jika kita masih bertumpu pada pemerintah pusat, itu kita akan mengalami dampak luar biasa. Maka kita harus lebih hati-hati memprioritaskan penggunaan anggaran,” ungkapnya dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pati 2023-2026 di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis (24/2/2022).

Dengan adanya kondisi tersebut, Haryanto mengajak semua pihak terkait agar memaksimalkan pembangunan dengan cara menarik investor.

“Sebab, pembangunan tidak hanya terpancang dari APBD atau PAD saja. Tapi masih bisa berupaya dengan menarik investor,” tegasnya.

Namun, Haryanto menyayangkan bahwa terkadang masih muncul kecurigaan apabila ada investor hang masuk.

“Persoalannya kecurigaan. Kalau beri izin lebih cepat, dikira kita dapat sesuatu. Kalau izin lama dikira kita minta sesuatu. Budaya inilah yang harus kita hilangkan, kita kikis. Terlebih karena perizinan sekarang lewat OSS (Online Single Submission), yang mengelola pusat, yakni BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Kita hanya bantu fasilitasi kekurangan yang ada,” ujar dia.

Menurut Haryanto, pemerintah daerah memang sebaiknya mencari ruang gerak yang leluasa untuk melakukan pembangunan, yang yang penting tidak menyalahi aturan.

The post Program Pembangunan di Pati Dapat Terkendala, Butuh Dukungan Investor appeared first on Seputar Muria.