Seputarmuria.com, PATI – Anggota Komisi II DPR RI Riyanta mengundang sejumlah pihak yang terkait dengan urusan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di kantornya yang berada di Jalan Ahmad Yani Pati, Jumat (4/2/2022).

Sejumlah pihak tersebut di antaranya ialah perwakilan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Semarang, Kantor Imigrasi Pati, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pati, dan sejumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS).

Pertemuan tersebut menyinggung regulasi terkait PMI, juga wacana untuk menjadikan Kabupaten Pati sebagai pilot project pembentukan PMI yang berkualitas dan taat hukum.

Riyanta menyoroti persyaratan teknis yang harus ditempuh calon PMI untuk memperoleh paspor, yang menurutnya perlu dipermudah.

“Sesuai Pasal 6 UU nomor 18 tahun 2017, untuk memperoleh paspor PMI harus ada rekomendasi dari Disnaker kabupaten/kota. Sedangkan persyaratan teknis yang diatur Permenaker tampaknya perlu ada pengkonstruksian kembali atau pembenahan, agar dapat mempermudah calon PMI,” ujar dia.

Riyanta menilai, dalam tataran teknis, Disnaker di daerah ada yang memberi syarat harus mendatangkan orang tua agar mendapat rekomendasi. Ia menilai, hal itu cukup memberatkan, sehingga aturannya perlu direkonstruksi. Terkait upaya peningkatan kualitas PMI, ia berharap peran LPKS bisa dimaksimalkan.

Kepala UPT BP2MI Semarang, Pujiono, menuturkan bahwa calon pekerja migran memang harus mendapat rekomendasi dari dinas yang membidangi keternagakerjaan.

“Namun, sesungguhnya ini tidak menjadi hambatan kalau pemerintah kabupaten/kota tidak menambah persyaratan. Memang ada beberapa kabupaten/kota yang harus menghadirkan keluarga/orang tua, itu mungkin jadi beban bagi calon PMI,” tutur dia.

Pujiono mengatakan bahwa pihaknya mendorong agar pemerintah daerah menyiapkan anggaran khusus untuk peningkatan kompetensi calon pekerja migran. Hal ini dalam rangka meningkatkan kualitas PMI.

“Karena ini menjadi mandat undang-undang. Pemda kabupaten/kota harus menyiapkan kompetensi bagi calon PMI. Tapi, ada beberapa kabupaten/kota yang belum menganggarkan pelatihan bagi calon PMI. Kami dorong agar bersama-sama agar punya perhatian penuh pada PMI yang ingin bekerja ke luar negeri,” jelasnya.

Pujiono menyebut, di Pati terdapat anggaran khusus untuk pelatihan, namun belum begitu signifikan jika dibandingkan dengan jumlah calon PMI asal Pati yang cukup besar.

Untuk diketahui, Pati termasuk urutan 10 besar pengirim pekerja migran ke luar negeri. Dalam hal ini, Pujiono berharap Pemda bisa memaksimalkan kerja sama dengan LPKS terakreditasi.

“Kalau pemerintah kabupaten belum mampu menyiapkan sarpras, mandat UU memberi keluasan untuk bekerja sama dengan pihak swasta,” pungkasnya. (Er)

The post Upaya Meningkatkan Kualitas Pekerja Migran, Anggota DPR RI Riyanta Harapkan Persyaratan Teknis Dipermudah appeared first on Seputar Muria.