Seputarmuria.com, PATI – Bupati Pati Haryanto bersama dengan Wakil Bupati Saiful Arifin dan Sekda Pati menggelar rapat evaluasi Covid – 19 secara terbatas dengan mengundang pihak terkait di Ruang Joyokusumo Setda Pati, Senin ( 7/6/2021).

Rapat tersebut guna menindaklanjuti atas kunjungan sekaligus paparan Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BNPB terkait penanganan dan pencegahan Covid – 19.

Memimpin rapat, Bupati menyampaikan bahwa semula dari 10 rumah sakit yang ada memiliki ketersediaan tempat untuk isolasi sebanyak 324 tempat tidur. Kemudian, bertambah menjadi 370 tempat. Dan saat ini, digunakan untuk isolasi warga Pati sebanyak 124, sedangkan warga dari luar daerah yang dirawat 73 orang. Dengan demikian tersisa kurang lebih 175 tempat tidur.

“Itu karena kita juga menampung pasien dari luar daerah juga. Apabila tidak ada rujukan dari daerah luar, ya otomatis tempat isolasinya lebih – lebih. Sedangkan kita tidak boleh menolak pasien dari luar daerah. Karena itu pula di Jawa Tengah, Kabupaten Pati BOR (Bed Occupancy Ratio) nya peringkat 1”, jelasnya.

Guna menindaklanjuti kondisi terkini, Satgas Covid – 19 kembali menegakkan operasi yustisi yang difokuskan pada daerah terdampak. Kemudian, ASN asal Kudus / luar daerah yang telah diinventarisir harus WFH (work from home) sedangkan yang sakit dirawat di rumah sakit.

“Jumlah pegawai asal Kudus antara yang terdampak dan tidak terdampak ternyata banyak yang terdampak. Ini kan berarti ada korelasinya bahwa lonjakan kasus di Kudus berdampak sampai Pati”, tegasnya.

Selanjutnya, lanjut Bupati, wisata alam dan religi untuk sementara ditutup. Dan orang yang berencana menggelar acara pernikahan pun hanya diizinkan akad saja sedangkan tamu yang di undang sangat terbatas.

Sebelumnya, saat kunjungan Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BNPB, Kabupaten Pati menerima bantuan dana siap pakai sebesar 1 Milyar untuk penanganan Covid – 19 serta puluhan ribu masker.

“Oleh karena itu, nantinya kepala desa, camat dan Kemenag Pati akan mendapat surat edaran terkait penyelenggaraan acara pernikahan. Sebab, acara pernikahan tanpa adanya pengendalian bisa membahayakan”, tandasnya.

Selama 14 hari ini, Bupati menekankan operasi yustisi dan penegakan Perbup nomor 66 tahun 2021 tentang PPKM Mikro di daerah – daerah yang berzona orange. Sedangkan yang berzona hijau bukan merupakan prioritas.

Sementara, Wakil Bupati Saiful Arifin menegaskan bahwa tenaga medis di puskesmas merupakan garda emergency pertama dalam menghadapi kasus Covid – 19. Apabila terdapat tenaga medis yang terdampak, maka harus diisolasi sedangkan puskesmas harus segera disterilisasi.

“Sebab, puskesmas sebagai fasilitas kesehatan pertama tidak bisa tutup dalam waktu yang lama”, pungkasnya. (Er)

The post Angka BOR Naik, Bupati Fokuskan Penanganan di Wilayah Terdampak Covid – 19 Tinggi appeared first on Seputar Muria.