Pati, Mitrapost.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati, Sabtu lalu, telah meminta pondok pesantren untuk menunda kedatangan para santrinya. Hal ini demi memutus rantai penyebaran virus corona dan mencegah pesantren menjadi klaster baru.
Di masa penundaan pemulangan santri ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Muntamah, meminta Pemkab Pati menyiapkan sarana prasarana protokol kesehatan di pondok pesantren.
“Penundaan kegiatan penerimaan santri harus digunakan oleh Pemda untuk mempersiapkan beberapa hal. Pertama, bantuan sarana prasarana Ponpes agar sesuai dengan protokol kesehatan, seperti tempat wudlu dan lainnya,” ujar Muntammah kepada Mitrapost.com, Senin (15/6/2020).
Baca juga: Persiapkan Kebijakan New Normal Pemkab Pati Tunda Kegiatan Santri di Ponpes
Ia juga meminta Pemkab mempersiapkan teknis pendampingan kedatangan santri dari berbagai daerah di Indonesia. Terlebih jumlah santri maupun Ponpes setiap kecamatan berbeda-beda.
“Ponpes tidak merata jumlahnya disetiap Kecamatan. Kecamatan Margoyoso misalnya, jumlah Ponpesnya yang sangat banyak sehingga jumlah santrinya juga lebih banyak dibanding kecamatan lainnya. Tidak mungkin Puskesmas Margoyoso mampu melayani pendampingan saat proses penerimaan santri di Margoyoso,” tutur anggota DPRD Pati dari PKB ini.
Maka dari itu, lanjutnya, dibutuhkan koordinasi yang baik dari Dinas Kesehatan dengan Puskesmas yang ada agar pendampingan bisa dilaksanakan dengan baik.
Baca juga: KBM Virtual Dinilai Tak Efektif, Dewan: Pemerintah Harus Segera Terapkan ‘New Normal’ di Sektor Pendidikan
Selain itu, Muntamah meminta para santri di-rapid test secara gratis. “Kemudian, (Pemkab) harus mempersiapkan pemeriksaan kesehatan gratis bagi santri yg akan kembali ke Ponpes. Santri dpt memperoleh surat keterangan sehat (rapid tet) secara gratis,” katanya.
Dengan demikian, katanya, saat santri kembali ke pesantren Pemda sudah siap dalam memfasilitasi Ponpes sesuai dengan protokol Kesehatan. Sehingga pesantren betul-betul menjadi tempat yang sehat untuk santri.
“Selama ini Ponpes mandiri dalam melaksanakan kegiatan belajar dan mengajarnya. Di saat kondisi darurat pemerintah harus hadir untuk Ponpes dalam rangka memberikan keadilan anggaran. Jangan sampai pemerintah membedakan perhatian pada anak bangsa,” pungkasnya. (Adv/UH/UP/SHT)
Baca juga: Banting Harga, Hotel Kencana Bandrol Rp 240 Ribu per Hari untuk Tempat Karantina
Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook dan instagram
Redaktur : Ulfa PS
The post Dewan Minta Pemkab Siapkan Sarana Protokol Kesehatan di Pesantren appeared first on Mitrapost.com - Portal Media Online Terupdate di Eks-Karesidenan Pati & Kota Semarang.