Seputarmuria.com, PATI – Bupati Pati Haryanto menyampaikan beberapa usulan prioritas untuk menjadi perhatian bagi Pemprov maupun Pemerintah Pusat. Usulan tersebut pihaknya sampaikan saat mengikuti Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) secara virtual kemarin.

“Pertama adalah permasalahan banjir di Kabupaten Pati yang harusnya bisa di urai. Penyebabnya adalah luapan dari sungai Juwana. Sebagaimana diketahui bahwa Sungai Juwana merupakan pembuangan dari 26 anak sungai. Satu-satunya cara untuk mengatasi permasalahan banjir di Kabupaten Pati adalah normalisasi Sungai Juwana yang merupakan kewenangan BBWS, agar bisa dilaksanakan secara tuntas”, ujarnya.

Bupati pun menyampaikan pada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bahwa terdapat program nasional yang ditunda padahal semestinya bisa untuk penanganan banjir di Kabupaten Pati.

“Karena sudah ada DED-nya, jadi sekiranya ada program nasional yang ditunda, kami mohon untuk dipergunakan menuntaskan normalisasi sungai yang panjangnya 60 km ini”, jelasnya.

Haryanto menyebut, yang butuh jalan tidak hanya mobil, orang maupun transportasi yang lain juga butuh. Bahkan menurutnya, air juga perlu jalan sehingga jangan sampai terjadi luapan yang akhirnya merusak infrastruktur yang ada.

Bupati Pati, di wilayahnya, ada 47 desa yang kebanjiran. Bahkan, sawah dengan luas ribuan hektar yang siap panen juga kebanjiran.

“sehingga upaya meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya petani, di musim banjir dan pandemi ini menjadi terganggu”, imbuhnya.

Sedangkan, terkait dengan jalur Pantura yang merupakan urat nadi utama transportasi darat di Pulau Jawa, Haryanto menyampaikan bahwa sudah beberapa tahun ini jalur pantura antara Demak sampai perbatasan Jawa Timur tidak tersentuh program penanganan, padahal, menurut Bupati, jalur pantura ini menjadi jalur penting bagi perekonomian.

“Ini juga jalur muatan berat yang saat ini curah hujannya tinggi sehingga jalan menjadi rusak dan menyebabkan perjalanan tersendat”, lanjutnya.

Haryanto pun mengutarakan bahwa meski sudah ada jalur tol di wilayah selatan, bukan berarti masalah terselesaikan.

“Tentu tetap dibutuhkan jalur tranportasi ekonomi yang menghubungkan Jawa Timur, Jawa Tengah sampai Jakarta. Untuk itu mohon dukungan Bapak Gubernur karena jalur Pantura bukan kewenangan kita, namun kami berharap usulan ini dapat disampaikan ke pemerintah pusat”, pungkasnya. (Er)

The post Musrenbangprov, Bupati Usulkan Normalisasi Sungai dan Jalur Pantura Jadi Prioritas Penanganan appeared first on Seputar Muria.