Aksi Massa 13 Agustus di Pati: Diperkirakan 15 Ribu Warga Siap Turun Demo Tolak Kenaikan PBB-P2

pada Sabtu, 19 Juli 2025
  • Berita Online

 WARTAPHOTO.net. PATI — Sekitar 15 ribu orang diperkirakan akan berkumpul di Alun-Alun Pati pada 13 Agustus 2025 mendatang. Mereka hendak menyuarakan penolakan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati yang menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Aksi ini diprakarsai oleh Ahmad Husain, warga Kecamatan Pucakwangi, yang mengaku tergerak secara pribadi melihat dampak kebijakan tersebut. Ia menyampaikan hal ini usai mengikuti forum diskusi bertajuk “Kajian Hukum dan Politis Kenaikan PBB-P2 Kabupaten Pati” di Kedai Kopi Perko, Sabtu (19/7/2025).

Forum ini diinisiasi oleh Lembaga Studi dan Bantuan Hukum (LSBH) Teratai, Institut Hukum dan Kebijakan Publik (INHAKA), serta Dewan Kota.

“Saya yakin besok akan ada 15 ribu orang yang hadir, insyaAllah. Dari seluruh penjuru Pati. Alhamdulillah banyak teman-teman dari berbagai kelompok yang mau ikut gabung. Kami sudah buat surat (pemberitahuan aksi demo), tinggal diajukan ke Polresta,” ujar Husain.

Husain menegaskan, inisiatif ini bermula dari keresahannya sebagai warga biasa, tanpa membawa nama organisasi tertentu. Namun, dalam perjalanannya, aksi ini kemudian bertransformasi menjadi gerakan kolektif dengan nama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu.

“Awalnya saya bertemu sama Mas Fajar (aktivis mahasiswa). Sebelumnya, kan, mahasiswa demo tidak ada tanggapan dari Bupati. Saya usul kalau demo itu dari masyarakat, jangan hanya mahasiswa,” jelasnya.

Kampanye aksi dilakukan melalui media sosial. Husain dan rekan-rekannya menyebarkan pamflet dan menyerukan partisipasi warga untuk turun ke jalan.

“Alhamdulillah malah booming di IG, Tiktok. Ternyata memang banyak yang menolak kenaikan PBB. Kami mengajak masyarakat yang benar-benar menolak kebijakan kenaikan tarif PBB-P2 untuk ikut serta dalam aksi besok agar pajak tidak jadi naik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Husain mengaku tidak takut terhadap kemungkinan intimidasi atau intervensi. Ia mengatakan, aksi ini telah mendapat dukungan hukum dari Direktur LSBH Teratai, Nimerodi Gulo.

Direktur LSBH Teratai, Nimerodi Gulo

Ia juga menyayangkan sikap Bupati Pati Sudewo yang dinilainya arogan dan terkesan menantang masyarakat untuk tetap menggelar aksi.

“Kalau besok waktu demo kami tidak ditemui bupati, kami akan demo terus. Kami tetap lanjut dan akan demo terus sampai PBB-P2 diturunkan,” ujarnya.

Sementara itu, masih dalam forum diskusi di Kedai Kopi Perko, tokoh masyarakat yang dikenal sebagai Yayak Gundul turut memberikan tanggapannya. Ia mengaku tidak mempermasalahkan namanya disebut oleh Bupati.

“Tapi bupati nantang masyarakat itu, kan, lucu sebetulnya. Teman-teman jaga kesehatan dan keselamatan, salam kompak, kita tunggu aksi Mas Husain dan kawan-kawan tanggal 13. Mungkin saya akan lanjutkan aksinya tanggal 14. Ini demi kepentingan kita bersama masyarakat Kabupaten Pati. (Kebijakan) ini harus kita tentang, jangan sampai masyarakat kita sudah susah dibikin tambah susah sama pemerintah,” tegas Yayak yang memiliki nama asli Cahya Basuki.

Rencana aksi ini diprediksi menjadi salah satu gelombang protes terbesar di Kabupaten Pati dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah dan masyarakat kini berada di dua sisi berlawanan dalam menyikapi kebijakan fiskal yang dinilai memberatkan tersebut.

Tak Gentar

Menanggapi rencana aksi ini, Bupati Pati Sudewo menyatakan tidak akan mengubah kebijakan, meski mendapat tekanan dari massa aksi.

“Siapa yang akan melakukan penolakan? Yayak Gundul? Silakan lakukan. Jangan hanya 5 ribu orang, 50 ribu orang saja suruh ngerahkan, saya tidak akan gentar, terus maju,” ucap Sudewo saat diwawancarai di Gedung DPRD Pati, Selasa (15/7/2025).

Sudewo menegaskan tidak akan memberikan ruang tawar-menawar terhadap kebijakan tersebut.

“Saya instruksikan seluruh aparatur pemerintahan Kabupaten Pati tidak boleh ada bargaining apa pun dengan Yayak Gundul. Silakan kalau ada pihak-pihak yang mau demo silakan, saya tidak akan mundur satu langkah pun,” tegasnya.

Menurutnya, keputusan menaikkan tarif PBB-P2 merupakan langkah strategis demi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Pati.

Bupati tak Datang

Sementara itu, Direktur Institut Hukum dan Kebijakan Publik (INHAKA), Husaini, kecewa Bupati dan Ketua DPRD Pati tidak menghadiri undangan yang pihaknya layangkan.Keduanya diundang untuk ikut bertukar pikiran dalam Forum Diskusi Pati tersebut.

“Sudah kami undang Bupati dan Ketua DPRD. Surat sudah sampai, tapi tidak datang. Tidak hadir juga tidak ada konfirmasi. Padahal forum ini forumnya orang-orang penting di kampung. Harapannya, dengan ketemu bupati dan dewan, ada pemahaman yang benar di masyarakat, apakah yang dilakukan, kebijakan ini, salah atau benar,” ungkap Husain

Reporter: Revan

Editor: A. Muhammad